JAKARTA - Meningkatnya kekhawatiran nelayan akibat maraknya aksi kriminal di laut mendorong DPRD Kabupaten Nunukan mengambil langkah cepat.
Komisi II DPRD Nunukan menggandeng TNI Angkatan Laut untuk memperkuat pengamanan di wilayah perairan Sebatik kawasan strategis yang menjadi jalur utama aktivitas nelayan sekaligus perbatasan negara. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan koordinasi di Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, bersama perwakilan Himpunan Nelayan Sebatik dan sejumlah nelayan korban tindak kriminal di laut berdialog langsung dengan Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, S.T., M.Tr.Opsla.
Andi Fajrul menegaskan bahwa DPRD tidak ingin aspirasi nelayan berhenti hanya sebagai laporan tanpa tindak lanjut. Ia menekankan pentingnya menjadikan pengamanan laut sebagai prioritas bersama karena menyangkut keselamatan jiwa dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
“Kami ingin memastikan para nelayan merasa aman setiap kali melaut. Keamanan di laut adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya aparat,” ujarnya.
Wujud Nyata Sinergi DPRD dan TNI AL
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peningkatan patroli di wilayah rawan dan pentingnya sistem komunikasi cepat antara nelayan dengan aparat keamanan. Dengan sistem ini, laporan mengenai aktivitas mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu waktu lama.
Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, menyambut baik inisiatif DPRD. Ia menegaskan komitmen TNI AL dalam memperkuat pengawasan di perairan Sebatik dan mendorong keterlibatan aktif nelayan.
“Kami siap menambah intensitas patroli, tapi keberhasilan pengamanan juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Informasi dari nelayan adalah ujung tombak deteksi dini kami,” tegasnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengamanan laut yang lebih efektif dan partisipatif. TNI AL berkomitmen untuk meningkatkan kehadiran di lapangan melalui patroli rutin, sementara DPRD akan memperkuat dukungan kebijakan agar sistem perlindungan nelayan bisa berjalan lebih baik.
Kolaborasi Demi Keamanan Pesisir
Langkah sinergis antara DPRD Nunukan, TNI AL, dan Himpunan Nelayan Sebatik menjadi titik awal penguatan keamanan laut berbasis kolaborasi masyarakat. Kolaborasi ini tidak hanya menyentuh aspek pengawasan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir agar memiliki peran aktif dalam menjaga keamanan perairan mereka.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya pelatihan dan penyediaan alat komunikasi bagi nelayan agar koordinasi dengan aparat bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya sistem komunikasi darurat yang memadai, potensi ancaman dapat diantisipasi lebih awal, sehingga keselamatan nelayan saat berlayar bisa lebih terjamin.
Upaya ini menjadi bukti bahwa perlindungan nelayan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, militer, dan masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan perairan Sebatik menjadi contoh wilayah yang aman dan tertib bagi kegiatan ekonomi laut.
Komitmen Berkelanjutan untuk Laut Aman
Ke depan, DPRD Nunukan berkomitmen untuk mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan nelayan yang lebih sistematis. Rencana ini mencakup pengawasan perbatasan yang lebih ketat serta penanganan cepat bila terjadi tindak kriminal di laut.
Program jangka panjang yang disusun akan difokuskan pada peningkatan sumber daya nelayan melalui pelatihan keselamatan berlayar, pemanfaatan teknologi pelacak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi keamanan laut.
DPRD berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat posisi nelayan sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.
Dengan komitmen yang dibangun bersama, laut di wilayah Nunukan diharapkan bukan hanya menjadi sumber ekonomi utama, tetapi juga kawasan yang aman, produktif, dan terlindungi bagi seluruh masyarakat pesisir. Upaya ini menandai tekad bersama untuk memastikan kesejahteraan nelayan berjalan seiring dengan keamanan laut nasional.