JAKARTA - Pemerintah kembali menghadirkan kemudahan perpajakan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Langkah ini menjadi bagian strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pemulihan ekonomi, serta memperkuat sektor riil di tengah ketidakpastian global.
Salah satu insentif terbaru menyasar pekerja sektor pariwisata. Pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap maupun tidak tetap dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan.
Fasilitas ini berlaku selama tiga bulan dan diharapkan mampu meringankan beban pajak, sekaligus mendorong produktivitas di industri yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
Langkah ini merupakan perluasan dari insentif sebelumnya yang diterima pekerja sektor tekstil, alas kaki, furnitur, kulit, dan pakaian jadi. Sejak Januari 2025, kelompok tersebut telah menikmati fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), dan kini cakupan semakin luas untuk sektor padat karya lain.
Kelonggaran Pajak untuk UMKM dan Pelaku Usaha
Selain pekerja, pemerintah juga memperluas kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bagi usaha dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta per tahun, PPh Final 0,5% tidak lagi berlaku. Meski demikian, pelaku usaha tetap diwajibkan melaporkan SPT Tahunan.
Fasilitas ini berlaku selama tujuh tahun sejak penerbitan NPWP dan memberikan ruang bagi UMKM untuk fokus mengembangkan usaha tanpa terganggu beban pajak tinggi.
Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta menambah kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Lebih lanjut, pekerja dengan penghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan tetap tidak dikenakan pajak, sesuai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Mereka bahkan dapat mengajukan status Non-Efektif (NE), sehingga tidak wajib melaporkan SPT Tahunan. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk keadilan fiskal, memastikan pekerja berpenghasilan rendah tidak terbebani kewajiban pajak yang memberatkan.
Kompensasi Pajak bagi Perusahaan yang Mengalami Kerugian
Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi perusahaan yang mengalami kerugian. Melalui ketentuan kompensasi kerugian selama lima tahun berturut-turut, perusahaan dapat menurunkan beban pajak pada tahun-tahun berikutnya.
Hal ini membantu stabilitas keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha di tengah fluktuasi ekonomi.
Kebijakan ini sesuai dengan prinsip fiskal yang berkeadilan, di mana perusahaan yang tengah memperbaiki kondisi keuangan dapat memperoleh waktu dan ruang untuk kembali pulih. Dengan begitu, sektor bisnis tetap mampu bertahan, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Selain itu, beragam insentif pajak tersebut menekankan pendekatan pemerintah yang seimbang antara kepatuhan pajak dan dukungan ekonomi. Strategi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan nasional, tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.
Dampak Positif Kebijakan Pajak terhadap Perekonomian
Kemudahan pajak yang diberikan pemerintah diharapkan mampu menstimulasi sektor padat karya dan UMKM. Dengan mengurangi beban fiskal, pekerja dan pelaku usaha memiliki modal lebih besar untuk mengembangkan kapasitas produksi, menambah lapangan kerja, dan mendorong inovasi usaha.
Bagi sektor pariwisata, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah mempermudah perusahaan dalam pengelolaan gaji pegawai, sekaligus meningkatkan daya saing industri. Pekerja pun merasa dihargai, sehingga motivasi kerja dan produktivitas meningkat.
Sementara itu, UMKM yang menikmati pembebasan PPh Final dapat menggunakan dana yang tersisa untuk investasi, pembelian peralatan, atau pengembangan kapasitas produksi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menambah kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Dengan berbagai insentif ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara fiskal dan keberlanjutan ekonomi. Penerapan strategi berbasis keadilan fiskal memungkinkan masyarakat kecil, pekerja sektor padat karya, dan pelaku UMKM terus tumbuh tanpa terbebani kewajiban pajak yang berat.
Kebijakan pajak yang inklusif ini juga menjadi dasar bagi stabilitas ekonomi nasional. Dengan memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga, namun memberikan ruang bagi pelaku usaha dan pekerja, pemerintah menegaskan perannya sebagai fasilitator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.