JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau kalangan dunia usaha agar mengoptimalkan insentif pajak Super Tax Deduction (STD) demi meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja.
Anwar Sanusi selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker menjelaskan bahwa STD merupakan fasilitas perpajakan yang menghadirkan potongan penghasilan bruto sampai 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan korporasi untuk program vokasi seperti magang dan pelatihan kerja.
“Pengembangan kompetensi tenaga kerja tidak boleh lagi dilihat hanya sebagai biaya operasional perusahaan. Ini adalah investasi jangka panjang yang berdampak nyata, baik bagi kemajuan perusahaan itu sendiri maupun bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Di samping itu, Anwar menuturkan bahwa penguatan kapasitas serta produktivitas pegawai adalah landasan utama guna mewujudkan iklim perekonomian yang lebih kompetitif.
Maka dari itu, pihak pemerintah konsisten mengoptimalkan berbagai inisiatif pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang mencakup Magang Nasional hingga Pelatihan Vokasi Nasional.
Menurut Anwar, adanya kebijakan STD ini berfungsi sebagai instrumen strategis guna merangsang keikutsertaan sektor swasta dalam memajukan kompetensi pekerja. Berkat skema tersebut, pembiayaan pelatihan tidak hanya bergantung pada kas negara, melainkan turut didukung partisipasi aktif korporasi.
Kendati memberikan keuntungan yang signifikan, temuan kajian dari Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa adopsi STD di kalangan pelaku industri masih tergolong minim dan belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker terus menggodok strategi penyempurnaan aturan agar implementasi STD kian masif serta selaras dengan dinamika kebutuhan industri.
“Mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing adalah kunci menopang pertumbuhan ekonomi. Kami membutuhkan sinergi yang kuat antara pekerja, organisasi usaha, industri, akademisi, dan pemerintah untuk memastikan praktik produksi di Indonesia menjadi lebih berkelanjutan, efisien, dan siap bersaing secara global,” kata Anwar.