ICPI Ungkap Empat Isu Utama Sektor Pariwisata Indonesia

Selasa, 04 Agustus 2026 | 18:05:02 WIB
Ilustrasi Desa Wisata Pulau Derawan yang masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. [Foto: Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif via Kompas.com]

JAKARTA - Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) menggarisbawahi sejumlah tantangan pariwisata Indonesia dalam merespons dinamika global yang dapat berdampak pada daya saing sektor tersebut.

Ketua Umum ICPI Azril Azahari menyampaikan sedikitnya terdapat empat isu utama yang patut menjadi perhatian yaitu harga avtur, mahalnya tiket pesawat domestik, kebijakan bebas visa, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

“Kalau dihitung, biaya avtur di Indonesia masih lebih mahal dan membebani biaya bahan bakar untuk kembali ke negara asal, sehingga memengaruhi keputusan maskapai untuk membuka rute ke Indonesia," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Di samping itu, Azril juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat domestik yang dinilai menjadi hambatan bagi perkembangan wisatawan nusantara di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya harga tiket yang melambung berpotensi membatasi mobilitas wisata domestik. Keberadaan program insentif pemerintah untuk menekan harga tiket merupakan langkah positif, namun efektivitasnya masih terbatas lantaran hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Pengamat juga mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan bebas visa kunjungan. Ia menilai kebijakan tersebut tetap krusial untuk menggaet wisatawan asing, tetapi perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih baik agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas.

Salah satu masukannya ialah menerapkan prinsip resiprokal atau timbal balik dalam pemberian fasilitas bebas visa kepada negara mitra, di samping itu juga supaya tidak terjadi Shadow Economy yang merugikan negara lantaran aktivitas ekonomi tidak tercatat dan tidak dikenai pajak.

“Nah inilah yang jadinya kriminalitas tinggi terjadi, terutama Bali, dan terjadi The Shadow Economy. Jadi penting sekali dampaknya dari bebas visa. Bebas visa itu harus resiprokal,” tegas Azril.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menjamin pengeluaran wisatawan asing lebih banyak mengalir ke pelaku usaha dalam negeri. 

Menurutnya, masih terdapat potensi kebocoran manfaat ekonomi saat wisatawan memilih akomodasi atau layanan yang dikelola pihak asing sehingga kontribusinya terhadap penerimaan pajak dan ekonomi lokal belum maksimal.

Ia menilai dengan biaya perjalanan yang lebih kompetitif, kebijakan yang tepat, serta manfaat ekonomi yang kian luas, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan regional.

Tags

Terkini

Temuan ORI Harus Jadi Bahan Evaluasi untuk Benahi Sistem

Selasa, 04 Agustus 2026 | 20:11:31 WIB

DPR Kaji Usulan Ganti Nama RUU Perampasan Aset

Selasa, 04 Agustus 2026 | 20:00:01 WIB

Target Perdagangan RI-Thailand US$20 Miliar pada 2030

Selasa, 04 Agustus 2026 | 19:56:32 WIB